Pengelolaan Keuangan Partai Politik Studi Kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya dari pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun lembaga pendidikan tinggi lainnya.

pada laporan keuangan DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik serta implementasi Transparasi keuangan partai politik didukung regulasi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, terdapat dalam pasal 35 ayat 2 yang menjelaskan
Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan bagi Partai Politik tahun 2021 sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan DIY, dari Hasil pemeriksaan kemarin tgl 11 April BPK menyerahkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, untuk selanjutnya ,kami menyerahkan Hasil Pemeriksaan BPK ke 7 Partai Pilitik yaitu :- Partai PDIP- partai Go
informasi kepada publik, salah satunya adalah laporan keuangan partai politik. Untuk mengukur kepatuhan partai politik terhadap UU KIP, TI Indonesia melakukan studi pengukuran transparansi keuangan partai politik (TI Indonesia, 2012). Dari sembilan partai politik yang berhasil meraih kursi di DPR, hanya lima
Partai Demokrat beranggapan bahwa laporan keuangan yang harus mereka paparkan kepada publik hanya yang dananya berasal dari APBN. Sementara Apung Widadi yang mewakili ICW sebagai pemohon, menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas partai politik yang tercantum pada pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 jo. serta partai politik wajib membuat
Laporan Keuangan 2000 - Partai Demokrat adalah dokumen pdf yang berisi rincian pendapatan dan pengeluaran partai politik tersebut selama tahun 2000. Anda dapat mengunduh dan membaca laporan ini untuk mengetahui kinerja dan transparansi partai Demokrat. Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua. CJtS.
  • gbbv607icd.pages.dev/50
  • gbbv607icd.pages.dev/113
  • gbbv607icd.pages.dev/64
  • gbbv607icd.pages.dev/63
  • gbbv607icd.pages.dev/385
  • gbbv607icd.pages.dev/118
  • gbbv607icd.pages.dev/290
  • gbbv607icd.pages.dev/365
  • gbbv607icd.pages.dev/344

    • contoh laporan keuangan partai politik demokrat